Hadiri Pelantikan KAHMI Kabupaten OKU Timur, Bawaslu OKU Timur Perkuat kekompakan untuk kemajuan Bersama
|
Ketua Bawaslu Kab. OKU Timur, Sunarto, S.Pd. dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. OKU Timur, Ns. Ismail, S.Kep. menghadiri Pelantikan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) OKU Timur dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Wilayah Kabupaten OKU Timur Masa Bakti 2026-2031 yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Belitang, Kabupaten OKU Timur, Sabtu (8/8/2026).
Pelantikan tersebut mengusung tema “Meneguhkan Kontribusi KAHMI dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi di Tengah Konflik Geopolitik.” Kegiatan ini dihadiri juga oleh unsur Forkopimda, Forkopimcam, perwakilan berbagai organisasi yang ada di Kabupaten OKU Timur, mahasiswa, pelajar, para alumni HMI dari kabupaten OKU Timur, serta tamu undangan lainnya.
Ketua Pelaksana Pelantikan, Mulyono, S.Pd., mengatakan bahwa pelantikan ini tidak sekadar menjadi agenda yang sifatnya hanya seremonial organisasi saja, akan tetapi diharapkan menjadi awal penguatan komitmen seluruh jajaran KAHMI OKU Timur dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Koordinator Presidium MD Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten OKU Timur, Dr. Dedi Arianto, S.Pd.I., M.Pd.I., menyebutkan bahwa tema yang diangkat dalam pelantikan memiliki gambarab yang cukup kuat dengan relevansi, dan kondisi pada waktu sekarang.
"Saya selaku Ketua Bawaslu OKU Timur mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga tetap amanah dalam menjalankan tugas dengan baik, untuk menjaga solidaritas organisasi, serta menghadirkan Kerjasama yang nyata bagi demokrasi diKabupaten OKU Timur dalam Pemilu dan ataupun Pilkada diwaktu mendatang serta untuk mendukung semua aspek pembangunan daerah diwilayah Kabupaten OKU Timur yang merupakan semangat berkemajuan KAHMI di Kabupaten OKU Timur," Ucap Sunarto.
Ia juga berharap KAHMI dan FORHATI Kabupaten OKU Timur dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal Kerjasama dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kondusivitas daerah untuk Bersama mengawal nilai-nilai demokrasi.
